PALU, Kabar Selebes – Pernyataan sikap Lembaga Dewan Adat Kaili yang menolak adanya gerakan #2019gantipresiden di Kota Palu, langsung mendapat reaksi dari Presidium #2019gantipresiden.
Menurut Presidium #2019gantipresiden Sulawesi Tengah, pernyataan sikap Lembaga Dewan Adat Kaili itu bertentangan dengan hak konstitusional warga di Indonesia.
“Gerakan #2019gantipresiden Sulawesi Tengah adalah hak konstitusi. Ini bukan gerakan politik kampanye salah satu partai untuk mengolkan salah satu calon presiden. Murni gerakan sosial di Indonesia dan khususnya di Kota Palu yang tidak puas atas pemerintah hari ini yang presidennya Jokowi,” Akbar, salah satu presidiun #2019gantipresiden Sulawesi Tengah kepada pers di sekretariat AJI Palu Jumat (20/7/2018).
Hal senada disebutkan Bhair Samatan, juga salah satu presidium.
Bhair, menyayangkan adanya pernyataan penolakan dari lembaga Dewan Adat Kaili terhadap gerakan #2019gantipresiden.
“Semoga ada titik temu agar gerakan ini tidak dianggap meresahkan masyarakat Kota Palu,” kata Bhair.
Presidium ini juga enggan berkomentar perihal adanya sanksi adat yang akan diberikan kepada pihak yang terlibat dalam gerakan #2019gantipresiden.
“Kami tidak ada hubungannya dengan sanksi adat karena ini gerakan sosial yang tumbuh dari masyarakat,” tandas Bhair.(abd)
