PALU, Kabar Selebes – Pemerintah Kota Palu, yang diwakili oleh Kasatpol PP Kota Palu, Nathan Pagasongan, menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp, PK, M.Kes.
Rapat yang berlangsung pada Selasa (11/3) ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, serta perwakilan dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur menekankan pentingnya menemukan solusi terbaik dalam penanganan gelandangan dan pengemis, khususnya di Kota Palu yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Ia mengungkapkan bahwa menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri, jumlah gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di berbagai wilayah Kota Palu semakin meningkat.
“Harus ada solusi yang kita cari bersama agar mereka tidak lagi berkeliaran di Kota Palu. Apalagi di momen Ramadan ini, jumlah mereka makin bertambah di titik-titik strategis dalam kota,” ujar Wakil Gubernur.
Ia juga menjelaskan bahwa saat masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu, pemerintah telah berupaya menertibkan gelandangan dan pengemis dengan membawa mereka ke rumah singgah. Di tempat tersebut, mereka diberi makan dan pelatihan agar bisa mandiri. Namun, setelah dilepas, banyak di antara mereka kembali turun ke jalan untuk meminta sumbangan.
“Fenomena ini masih terus berulang. Kita bisa melihat contoh di Jakarta, di mana jumlah gelandangan dan pengemis sudah jauh berkurang. Itu karena pemerintah daerah di sana tegas dalam menertibkan mereka, sehingga mereka lebih banyak berada di wilayah pinggiran kota,” tambahnya.
Sebagai langkah lanjutan, Wakil Gubernur menegaskan bahwa dalam waktu dekat, ia bersama Gubernur Sulawesi Tengah akan mengundang para kepala daerah untuk membahas solusi konkret dalam menangani permasalahan ini.
“Kami akan menggelar pertemuan dengan kepala-kepala daerah untuk merumuskan langkah-langkah terbaik dalam menangani gelandangan dan pengemis di Sulawesi Tengah,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam menyusun strategi yang lebih efektif guna menangani permasalahan sosial tersebut secara berkelanjutan dan komprehensif.**
