MOROWALI, Kabar Selebes – Setelah menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada 26 Februari 2025 lalu, para kontraktor lokal yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja (APJAKER) Kabupaten Morowali masih belum mendapatkan kejelasan terkait tuntutan mereka terhadap PT IMIP.
Aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh surat edaran PT IMIP yang mewajibkan para kontraktor menggunakan bus sebagai sarana transportasi karyawan ke kawasan kerja, kebijakan yang mulai diberlakukan per 1 Maret 2025. Meski aksi demonstrasi berlangsung damai dan tertib, serta diikuti dengan diskusi antara perwakilan PT IMIP dan demonstran, hingga kini belum ada kepastian atas tuntutan yang diajukan.
Merespons situasi ini, pada 1 Maret 2025, APJAKER mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Kabupaten Morowali guna mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Namun, Ketua DPRD Morowali, Herdianto, justru memberikan jawaban yang dinilai tidak jelas oleh para kontraktor lokal.
Ketua APJAKER Morowali, Iswanto, dalam keterangannya pada Kamis (20/3/2025), mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Ketua DPRD yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan pengusaha lokal.
“Sangat kami sayangkan respon Ketua DPRD Kabupaten Morowali ini. Bukannya membela kepentingan rakyat dan pengusaha lokal dengan memberikan solusi, justru tidak ada tindak lanjut atas permintaan RDP yang telah kami layangkan,” tegasnya.
Menurut Iswanto, Ketua DPRD Morowali menganggap bahwa permasalahan APJAKER merupakan urusan bisnis (business to business), sehingga bukan ranah DPRD untuk turun tangan. Namun, ia menilai pendekatan ini membuka peluang pasar bebas tanpa adanya keberpihakan kepada perusahaan lokal.
“Mengingat masalah ini sangat mendesak, kami meminta kepada Pemerintah Daerah, khususnya Bupati Morowali, untuk segera turun tangan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi para kontraktor lokal,” harapnya.
Selain menuntut kejelasan terkait kebijakan penggunaan bus, APJAKER juga menyoroti sejumlah persoalan lain, termasuk pengawasan terhadap kemitraan antara perusahaan asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lokal. Mereka mengusulkan pembentukan Satgas Penertiban dan Pengawasan untuk memastikan regulasi dipatuhi oleh semua pihak.
Jika DPRD Morowali dan Pemerintah Daerah tidak memberikan tanggapan atas persoalan ini, maka janji pemberdayaan masyarakat lokal dalam industri hilirisasi hanya akan menjadi omong kosong. Para pengusaha lokal pun mempertimbangkan opsi perlawanan demi memperjuangkan hak mereka.(sal)
