Tutup
Palu

Palu Genjot Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Wawali Imelda: Komitmen Kami Jelas!

20
×

Palu Genjot Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Wawali Imelda: Komitmen Kami Jelas!

Sebarkan artikel ini
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin dan Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam sesi pemaparan penilaian Paritrana Award 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Santika Palu, Kamis (26/06/2025).(foto: Imron/Pemkot)

PALU, Kabar Selebes – Pemerintah Kota Palu terus menunjukkan komitmen seriusnya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakatnya. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menegaskan hal ini dalam sesi pemaparan penilaian Paritrana Award 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Santika Palu, Kamis (26/06/2025).

Bersama Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan, Wakil Wali Kota Imelda memaparkan langkah konkret Pemkot Palu dalam mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, sebuah upaya yang dihargai melalui Paritrana Award, apresiasi dari pemerintah pusat.

“Di bawah kepemimpinan saya dan Wali Kota Hadianto Rasyid, Pemkot Palu terus berkomitmen memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat,” tegas Imelda dalam presentasinya.

Imelda melanjutkan, sejalan dengan visi “Kota Palu Mantap Berkelanjutan Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif”, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palu menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Data menunjukkan lonjakan peserta yang impresif: dari 39.514 jiwa pada 2022, menjadi 37.872 jiwa di 2023, lalu meningkat ke 42.328 jiwa di 2024, dan melonjak drastis menjadi 60.426 jiwa pada tahun 2025.

Perlindungan Menyeluruh untuk Berbagai Kategori Pekerja

Wakil Wali Kota Imelda merinci, kepesertaan dibagi menjadi dua kategori utama: Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU).

“Kepesertaan PU jelas meliputi ASN, non-ASN, Padat Karya, Guru Mengaji, pekerja sosial, dan lainnya. Sedangkan kepesertaan BPU ditujukan kepada kelompok rentan seperti nelayan, petani, pekerja disabilitas, dan sebagainya,” jelas Imelda.

Komitmen ini semakin diperkuat dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2024. Perda ini menjadi payung hukum yang kokoh bagi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh di Kota Palu.

Dampak positif dari program ini tak hanya terlihat dari angka kepesertaan. Jumlah peserta yang menerima santunan dan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan juga terus meningkat. Pada tahun 2022, 151 peserta menerima total sekitar Rp5,2 miliar. Angka ini naik menjadi 189 peserta dengan total Rp7,1 miliar pada 2023, lalu 182 peserta dengan Rp6,7 miliar pada 2024. Dan yang paling mencolok, pada tahun 2025, angka tersebut melonjak menjadi 522 peserta dengan nilai mencapai sekitar Rp19,1 miliar.

Untuk tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Palu juga telah merencanakan peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi kelompok rentan melalui perubahan anggaran.

Atas paparan komprehensif ini, tim penilai Paritrana Award 2024 memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Palu atas dedikasi dan keseriusan mereka dalam menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi warganya.(fir)

Silakan komentar Anda Disini….