AMPANA, Kabar Selebes– Babak baru pemerintahan Kabupaten Tojo Unauna yang ditandai dengan pelantikan sejumlah kepala dinas (kadis) pada Jumat (26/9/2025) langsung disambut kritik tajam dari kalangan aktivis. Acara pelantikan yang dipimpin oleh Bupati Ilham Lawidu dan dihadiri Wakil Bupati Hj. Surya, serta jajaran pejabat daerah, menjadi sasaran sorotan.
Ketua DPC Persatuan Alumni GMNI Kabupaten Tojo Unauna, Moh. Fadli D. Lahalik, melayangkan kritik keras kepada para pejabat yang baru dilantik. Bung Fadli mengingatkan mereka agar tidak melupakan tanggung jawab utama kepada rakyat kecil atau kaum marhaen.
“Jabatan ini adalah amanah untuk melayani rakyat, khususnya kaum marhaen yang selama ini menjadi tulang punggung daerah. Jangan sampai kebijakan yang diambil hanya menguntungkan segelintir elit atau golongan tertentu, sementara rakyat kecil terus terpinggirkan,” ujar Bung Fadli Lahalik dengan nada tegas.
Pejabat Diingatkan Berani Ambil Kebijakan Pro-Rakyat
Fadli Lahalik secara spesifik menekankan bahwa jabatan bukanlah alat untuk memperkaya diri sendiri atau melayani kepentingan kelompok. Ia menuntut agar para pejabat berani membuat kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
“Pejabat yang dilantik harus berani membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat, meskipun itu tidak populer atau tidak menguntungkan kelompok tertentu. Jangan pernah menjadikan jabatan ini sebagai alat politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dan tidak akan tinggal diam jika melihat adanya penyalahgunaan wewenang. GMNI Kabupaten Tojo Unauna menyatakan akan terus mengawal jalannya pemerintahan.
“Kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Tojo Unauna agar tetap berada di jalur perjuangan rakyat Marhaen. Gunakan jabatan ini untuk membangun daerah dan memberdayakan masyarakat kecil, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jika ada penyimpangan, kami tidak akan segan untuk bersuara,” tutup Fadli, menyerukan pentingnya transparansi, integritas, dan keberpihakan nyata kepada rakyat demi terciptanya keadilan sosial.(*)
