MOROWALI, Kabar Selebes – Setelah ketua asosiasi pengusaha jasa tenaga kerja (APJAKER) Kabupaten Morowali yakni Iswanto angkat bicara terkait Ketua DPRD Kabupaten Morowali tak memberi respon soal permohonan APJAKER untuk dilakukan RDP atas masalah yang dialami para kontraktor lokal (outsourcing) di kawasan PT IMIP, kali ini wakil ketua umum himpunan pengusaha muda Indonesia (Waketum HIPMI) Kabupaten Morowali, Zulkarnain, turut bersuara.
Ditemui Kamis malam ini (20/3/2025), Zulkarnain sangat menyayangkan sikap Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Herdianto, dimana dengan gampangnya serta tanpa pikir panjang tidak memberikan respon terhadap surat permohonan APJAKER untuk dilakukan RDP.
“Terkait surat permohonan RDP yang dikirim teman-teman APJAKER kepada ketua DPRD, HIPMI Morowali juga sudah membaca dan mempelajari isi tuntutan tersebut. Point-point yang menjadi tuntutan teman-teman APJAKER sangat rasional dan tidak berlebihan. Permintaan APJAKER untuk dilakukan RDP ini sederhana saja tapi sangat penting untuk ditanggapi,”terangnya.
Dalam kesempatan ini, Zulkarnain turut mencumbu salah satu visi-misi dari pemimpin baru di Pemerintahan Kabupaten Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf-Iriane Iliyas yaitu pemberdayaan masyarakat lokal.
“Sejak dilantik sampai hari ini, pak Iksan selaku Bupati terlihat sangat serius membenahi Morowali. Harapan kita, semua pihak mendukung dan tidak menciptakan kegaduhan. Visi-misi pak Iksan yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengusaha lokal ini sangat bagus dan wajib kita dukung. Seharusnya, pihak DPRD memberikan support atas semangat pak Bupati ini bukan malah bertindak abai,”tegasnya.
Lebih lanjut Alumni Magister Filsafat Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa sikap abai atau tak memberi respon pihak DPRD atas permintaan RDP oleh para kontraktor lokal yang tergabung dalam APJAKER Morowali ini, berpotensi menciptakan kegaduhan.
“Potensi terjadinya kegaduhan dalam kawasan PT IMIP ini, tentunya sama-sama kita tidak inginkan terjadi. Kita bisa mencegah itu agar tidak terjadi, salah satunya melalui lembaga DPRD dengan memfasilitasi para pengusaha lokal kita guna menyelesaikan masalah yang sangat kompleks ini,”bebernya.
Menurutnya, masalah yang dialami para kontraktor lokal ini sudah terlalu lama diabaikan sehingga memicu terjadinya aksi demonstrasi secara berulang-ulang tanpa adanya penyelesaian atas masalah tersebut.
“Kalau ketua DPRD Kabupaten Morowali tetap bersikukuh mengabaikan surat permintaan RDP dari APJAKER tersebut, saya (Waketum HIPMI Morowali,red) menyarankan agar sodara Herdianto mundur dari kursi jabatan Ketua DPRD Ketua DPRD dah wajib digantikan oleh anggota DPRD lain yang lebih berpihak pada masyarakat dan pengusaha lokal.
HIPMI berharap, daerah Morowali tidak hanya maju dalam tabel dan data-data laporan tahunan, tetapi kemajuan itu bisa diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang real di lapangan.” tutupnya.(sal)
