SIGI, Kabar Selebes — Isu perubahan iklim dan kekerasan berbasis gender (KBG) menjadi fokus utama dalam serangkaian kegiatan pra-MusrembangDes yang digagas oleh Yayasan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) bekerja sama dengan Yayasan Kerti Praja (YKP). Kegiatan ini melibatkan aktif kelompok perempuan di tiga desa pilot project di Kabupaten Sigi untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari workshop penguatan kapasitas aparatur desa yang dilaksanakan Mei 2025 lalu. Pra-MusrembangDes ini bertujuan mengadvokasi dan memastikan usulan masyarakat, khususnya kelompok perempuan, terakomodir dan menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Selain itu, pertemuan ini juga membangun pengakuan terhadap suara perempuan dan memastikan keberlanjutan proses perubahan yang telah dimulai.
Kegiatan pra-MusrembangDes ini dilaksanakan di waktu dan tempat berbeda yakni di Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat, serta Desa Bangga dan Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, pada tanggal 19 hingga 21 Juni 2025.
Dampak Perubahan Iklim dan KBG: Beban Berlapis bagi Perempuan
Perubahan iklim, dengan dampak seperti kekeringan, banjir bandang, dan ketidakpastian cuaca, tidak hanya mengganggu ketahanan ekonomi dan sumber penghidupan, tetapi juga memperbesar risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan beban berlapis yang harus ditanggung oleh perempuan. Hal inilah yang menjadi latar belakang krusialnya program “We-Nexus: Perempuan Tangguh dan Berdaya untuk Pembangunan dan Perdamaian di Kabupaten Sigi”.
Kepala Desa Bangga, Abrar Ganasatu, S.AP, dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat membantu pemerintah desa. “Kami sangat terbantukan dengan adanya kegiatan ini karena dengan begitu nantinya akan lebih memudahkan kami pada saat melaksanakan Musrembang Desa menyusun RPKPDes 2026 karena sudah ada draft usulan awal dari perwakilan masyarakat yang bisa dibahas dan mendapat masukan lainnya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Kaleke, Muhammad Taufan, ST, yang mengapresiasi program We-Nexus. “Kami selaku pemerintah Desa berterima kasih kepada Yayasan KPKP-ST dan YKP dengan adanya program ini di desa kami yang sudah berjalan sejak tahun 2024, karena telah memberikan penguatan kapasitas bagi masyarakat khususnya perempuan dan remaja perempuan di desa kami melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan keterampilan bahkan telah memberikan penguatan kapasitas bagi aparat pemerintah desa beberapa waktu yang lalu,” ujarnya. Ia berharap hasil advokasi ini menjadi acuan untuk mewujudkan Desa Kaleke menjadi desa destinasi, maju, beradat, dan religius.
Kepala Desa Rogo, Fuad Hudin, juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kemitraan yang terjalin sejak pascabencana 2018. “Jujur saja kami sangat terbantukan, apalagi jika menyangkut penanganan dan pendampingan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Selama ini saya sendiri selaku Pemerintah Desa Rogo sangat berterima kasih kepada teman-teman KPKP-ST karena setiap kali kami bersama Satgas PPA meminta bantuan pendampingan untuk menindaklanjuti kasus kekerasan yang terjadi maka dengan cepat mendapat respons dan turun tangan meskipun kami menghubungi mereka di waktu istirahat dan alhamdulillah dapat segera dilakukan penanganan,” kata Fuad Hudin.
Usulan Prioritas untuk RKPDes 2026
Dalam mengawal proses penyusunan draft RKPDes Tahun 2026, fasilitator Putu Velyniawati, AMD.GZ, SKM, M.Kes, selaku Consultan Community Engagement and Communication Yayasan Kerti Praja (YKP), didampingi oleh fasilitator perempuan desa seperti Khadijah (Sekretaris BPD Desa Bangga), Rarah Indahyanti (Ketua Karangtaruna Desa Kaleke), dan Ayu Novilaksmi (Pengurus Satgas PPA Desa Rogo).
Hasil pertemuan advokasi Musrembang Desa di ketiga desa tersebut telah menyepakati materi pembahasan prioritas untuk RKPDes 2026, yang dirangkum dalam tiga pokok penting:
- Pencegahan dan Penanganan KBG dalam Situasi Normal dan Bencana: Meliputi pendorongan Peraturan Desa Anti Kekerasan Berbasis Gender, penguatan kapasitas Satgas PPA Desa, sosialisasi edukasi regulasi perlindungan hak perempuan dan anak dengan pelibatan laki-laki dan pemuda, konseling pra-nikah, pembagian peran dalam keluarga, pencegahan perkawinan anak, bahaya narkoba/pornografi/judi online, serta pelatihan manajemen usaha ekonomi kreatif bagi kelompok perempuan, remaja, dan pemuda (perbengkelan, sablon, batik).
- Ketahanan, Ketangguhan, dan Penguatan Mata Pencarian Perempuan dalam Adaptasi Krisis Iklim dan Kesiapsiagaan Bencana: Mencakup penanaman pohon produktif sebagai mitigasi bencana, pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan hutan sosial, dan pengelolaan limbah rumah tangga/kotoran ternak menjadi biogas sebagai energi alternatif atau sumber pendapatan.
- Pendekatan Kemanusiaan, Pembangunan, dan Perdamaian dalam Keddaruratan (Normal/Bencana): Meliputi penguatan kapasitas pengurus kelompok siaga bencana, pelibatan organisasi kepemudaan desa peduli lingkungan, penyediaan lumbung kebencanaan (peralatan dan logistik), pengadaan posko dan kebutuhan khusus kelompok rentan, pengadaan peralatan peringatan dini, dan pelatihan pendataan data terpilah.
Suara Perempuan Mendorong Perubahan Nyata
Ungkapan senang datang dari seorang peserta remaja perempuan dari Desa Rogo, Endang. “Saya suka pertemuan ini, karena baru kali ini saya merasa punya keberanian untuk menyampaikan pendapat dan mengusulkan kegiatan apa yang kami butuhkan di desa ini supaya kami bisa melakukan hal yang bermanfaat dan mungkin juga bisa mendapatkan sedikit penghasilan sendiri, dengan kegiatan itu juga bisa mengajak teman-teman lain supaya paling tidak bisa mengurangi teman sebaya kami terpengaruh pergaulan bebas,” ujar Endang terbata.
Lia Somba selaku Koordinator Program KPKP-ST menyampaikan, “Kami hanya berusaha untuk memberikan penguatan kapasitas dan memfasilitasi komunitas masyarakat desa khususnya perempuan dan remaja perempuan untuk bisa dan berani menyampaikan dan menyalurkan aspirasi dan gagasannya dalam forum-forum diskusi terbuka seperti ini. Dan kali ini terbukti dengan dorongan keberanian berpendapat maka dapat berkontribusi dalam perencanaan pembangunan di desa yang menggambarkan pentingnya pelibatan perempuan, remaja perempuan dan kelompok pemuda dalam mewujudkan desa yang lebih maju dalam pembangunan yang responsif gender, tangguh, berdaya dan berkeadilan.”
Melalui kegiatan pra-MusrembangDes ini, terungkap masih banyak usulan dan kebutuhan masyarakat yang sebagian belum terjangkau anggaran desa. Diharapkan, dengan advokasi ini, usulan-usulan tersebut dapat diprioritaskan dan terealisasi secara bertahap, mewujudkan desa yang lebih maju dan berkeadilan.
Di akhir kegiatan ditutup dengan penandatangan Berita acara Penyusunan Draft RKPDes Tahun 2026 oleh Kades dan BPD serta perwakilan perempuan dan komunitas desa.**
