Sinergi Lintas Sektor untuk Palu yang Berkemajuan
Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid, Kapolresta Palu, Dandim 1306 Kota Palu, serta unsur pimpinan dari berbagai Kementerian dan Lembaga vertikal turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Rakhmat Renaldy, yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemkot Palu dalam menyelenggarakan forum informal namun substantif ini. Ia menilai coffee morning sebagai ruang dialog terbuka yang efektif mempererat sinergitas antarsektor.
“Kemenkum Sulteng menyambut baik kegiatan ini sebagai wujud nyata kolaborasi dan sinergi yang inklusif,” ujar Rakhmat Renaldy. “Kota Palu dan Kemenkum Sulteng selama ini telah menjadi mitra strategis dalam menghadirkan layanan hukum yang berdampak langsung pada masyarakat.”
Berbagai capaian telah dihasilkan dari kerja sama antara Kemenkum Sulteng dan Pemkot Palu, di antaranya:
- Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum, menjadikan Palu salah satu daerah dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi di Sulawesi Tengah.
- Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, termasuk harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan wali kota.
- Layanan Kekayaan Intelektual, di mana pelaku usaha, pelajar, dan pencipta karya di Palu berhasil mendaftarkan hak cipta dan merek mereka melalui fasilitasi Kanwil.
- Pengesahan Badan Hukum Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan Kota Palu, sebagai bagian dari program prioritas nasional membangun koperasi berbasis komunitas lokal.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, dalam kesempatan yang sama, turut menekankan pentingnya membangun kota dengan fondasi hukum yang kuat, aman, dan partisipatif. Ia menyambut baik semua bentuk kolaborasi yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Kami mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin dengan Kemenkum Sulteng. Palu adalah kota yang tumbuh di atas kebersamaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan inisiatif seperti ini adalah bagian dari budaya gotong royong antar lembaga,” tutur Hadianto Rasyid.
Kegiatan ini ditutup dengan diskusi terbuka antar pimpinan instansi dan rencana tindak lanjut untuk memperkuat peran serta lintas lembaga dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, khususnya di sektor hukum, keamanan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.***
